SERANG – Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP) terus mendorong penanganan kawasan permukiman yang lebih terpadu. Tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian layak, pemerintah daerah juga memastikan masyarakat yang direlokasi memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Komitmen tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya penataan dan relokasi permukiman warga di Kabupaten Serang. Pemerintah daerah memandang bahwa relokasi bukan sekadar memindahkan masyarakat dari lokasi yang membutuhkan penanganan, tetapi harus menjadi langkah awal untuk membangun kehidupan yang lebih aman, sehat, dan sejahtera.

Pesan Bupati Serang menjadi landasan penting dalam pelaksanaan program tersebut, yakni memastikan masyarakat tetap dapat mempertahankan aset yang dimiliki serta memperoleh dukungan pemberdayaan ekonomi setelah menempati lingkungan permukiman yang baru.

Aspek keberlanjutan kehidupan masyarakat menjadi perhatian utama. Mulai dari penguatan ekonomi keluarga, peningkatan akses kesehatan, pendidikan anak, hingga pengembangan usaha berbasis rumah tangga perlu berjalan seiring dengan penyediaan tempat tinggal yang layak.

DPRKP Kabupaten Serang dalam hal ini berperan mendorong koordinasi dan kolaborasi lintas sektor agar program relokasi dapat terintegrasi dengan berbagai bentuk dukungan pemberdayaan masyarakat.

Dukungan terhadap upaya tersebut juga datang dari Habitat for Humanity Indonesia bersama mitra-mitranya. Dalam keterangannya, perwakilan mitra menyampaikan apresiasi terhadap keterbukaan dan kolaborasi Pemerintah Kabupaten Serang dalam mengembangkan model penanganan permukiman yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Ia berharap pengalaman kolaborasi tersebut dapat menjadi model dan contoh praktik baik yang dapat dikembangkan lebih luas, tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi juga menjadi pembelajaran di tingkat nasional hingga internasional.

Dalam skema dukungan yang disampaikan, pengadaan tanah dilakukan melalui mekanisme cicilan oleh masyarakat dengan dukungan subsidi pemerintah. Sementara pembangunan rumah diberikan dalam bentuk hibah oleh Habitat for Humanity Indonesia bersama mitra-mitra melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Pendekatan ini menunjukkan pentingnya pembagian peran antara pemerintah, lembaga mitra, sektor swasta, dan masyarakat dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Serang berharap kolaborasi tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperoleh kepastian tempat tinggal sekaligus membuka peluang kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Melalui langkah ini, DPRKP Kabupaten Serang terus mendorong pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak hanya menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan masyarakat.

Sebab, keberhasilan program relokasi bukan hanya diukur dari tersedianya rumah baru, melainkan juga dari kemampuan masyarakat membangun kehidupan yang lebih layak, mandiri, dan sejahtera di lingkungan tempat tinggal yang baru. (Advertorial)