Pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Andika Hazrumy berkomitmen dalam mendorong lahirnya sumber daya manusia (SDM) yang andal di Provinsi Banten. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Banten.
“Kita harus menjadikan pendidikan ini berkualitas, yang berkorelasi dengan kebutuhan tenaga kerja. Kita akan arahkan terutama untuk tenaga kejuruan, atau sarana-sarana yang berhubungan dengan kebutuhan pertanian, industrialisasi, maka manusia-manusia dalam bidang itu harus diproduk (dibentuk/diciptakan),” kata Wahidin usai rapat dengan panitia khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (Raperda) RPJMD di Gedung Serbaguna DPRD Banten, beberapa waktu lalu.
Wahidin mengungkapkan, peningkatan kompetensi SDM masuk dalam target program RPJMD 2017-2022. Program tersebut akan disesuaikan dengan potensi di masing-masing daerah. “Kita akan membuat sekolah yang mampu melahirkan lulusan-lulusan yang berkompeten di bidangnya. Memang membangun pendidikan butuh waktu, tapi harus dimulai dari sekarang. Ya paling sepuluh sampai 20 tahun, bisa,” kata WH.
Ia berharap agar pembangunan pendidikan ini benar-benar dapat diperhatikan karena program ini adalah modal bangsa untuk mencetak generasi penerus.
“Jadi berapa pun yang dibutuhkan untuk pembangunan pendidikan, saya harapkan untuk diberikan asalkan sesuai dengan aturan yang ada,” tuturnya.
Menurut Wahidin, dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan juga perlu memperhatikan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, perlu ada penambahan ruang kelas baru di sekolah, dan merehabilitasi ruang belajar yang sudah tidak layak.
Langkah lainnya, lanjut Wahidin, yaitu penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan dari pemerintah daerah, serta serta pemberian beasiswa lanjutan untuk jenjang pendidikan S1 dan S2.
Pada bagian lain, Wahidin mengungkapkan, penanganan pendidikan masuk ke dalam prioritas pada RPJMD 2017-2022, yang juga berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 serta rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Banten tahun 2005-2025, sekaligus mengakomodasi visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Wahidin Halim-Andika Hazrumy.
Wahidin mengatakan bahwa program yang dimasuk ke dalam RPJMD berdasarkan pemetaan masalah secara konprehensif, seperti halnya pendidikan, termasuk kesehatan dan kemiskinan.
“Pendekatannya secara komprehensif, misalnya mengurangi beban hidup masyarakat, seperti layanan kesehatan dan pendidikan,” ucap Wahidin, yang mengambil kebijakan biaya SMA dan SMK di Banten gratis mulai 2018.
Sementara itu, Ketua Pansus Raperda RPJMD DPRD Banten, Tubagus Luay Sofhani, mengatakan, secara keseluruhan RPJMD Banten 2017-2022 sudah menjawab persoalan yang saat ini terjadi di Banten. Termasuk di dalamnya mengungkapkan isu strategis seperti pendidikan, pengangguran, kesehatan dan infrastruktur.
“Tadi mengungkapkan isu strategis, kemudian juga strateginya sudah pas,” ujar Luay.
Menurut Luay, program-program yang disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim, tinggal dilakukan pencocokan, termasuk sasaran dan indikatornya.
“Bagaimana sasaran dan indikator agar program yang telah direncanakan bisa tercapai. Indikator makronya sudah ada, nah itu yang sudah ada tinggal didetailkan,” katanya.
Luay mengatakan, DPRD tidak ingin membebani gubernur dan wakil gubernur terlalu tinggi dengan target pembangunan yang harus dicapai, tapi harus melihat basis data yang ada, agar program yang program bersifat realistis.
“Saya optimistis RPJMD mampu menjawab permasalahan yang ada di Banten. Kalau melihat semangatnya Insya Allah lah,” katanya. (Advertorial)