SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terus memperkuat upaya penataan kawasan permukiman melalui penyusunan perencanaan terpadu dan pemetaan lokasi prioritas penanganan kawasan kumuh.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni menyiapkan master plan atau rencana induk penataan kawasan permukiman di sejumlah wilayah yang telah ditetapkan sebagai lokasi prioritas.
Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Serang, Nurmami Darman, mengatakan, salah satu wilayah yang menjadi perhatian utama adalah Desa Domas, Kecamatan Pontang.
Menurutnya, Desa Domas merupakan kawasan dengan luasan paling besar di antara lokasi prioritas penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Serang.
“Kami sudah menyiapkan master plan untuk beberapa kawasan yang masuk lokasi prioritas. Salah satunya di Desa Domas yang merupakan kawasan terluas di Kabupaten Serang. Lokasi tersebut sudah dianalisis dan disepakati sebagai salah satu prioritas penanganan,” ujarnya.
Nurmami menjelaskan, kesiapan perencanaan menjadi salah satu aspek penting agar program penanganan kawasan kumuh dapat memperoleh dukungan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Banten.
Sebab, dalam mengusulkan program kepada kedua tingkatan pemerintahan tersebut, terdapat sejumlah persyaratan administrasi dan dokumen perencanaan yang harus dipenuhi.
Di antaranya dokumen dan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), serta dokumen RP2KPK yang juga telah dimiliki Kabupaten Serang.
“Kelengkapan dokumen perencanaan menjadi salah satu syarat ketika kami mengajukan usulan penanganan kepada pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Banten. Karena itu, kami terus mempersiapkan seluruh kebutuhan perencanaannya,” jelasnya.
Ia menambahkan, berdasarkan pendataan tahun 2025, luas kawasan kumuh di Kabupaten Serang tercatat mencapai 1.089,37 hektare.
Penanganannya terbagi berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan, yakni pemerintah pusat seluas 228,44 hektare, Pemerintah Provinsi Banten 252,75 hektare, dan Pemerintah Kabupaten Serang 608,18 hektare.
Sementara pada 2026, DPRKP Kabupaten Serang masih melakukan penanganan secara bertahap dan parsial, salah satunya melalui pembangunan jalan lingkungan.
Nurmami berharap, dengan kesiapan dokumen perencanaan dan master plan di lokasi prioritas, upaya penataan kawasan permukiman di Kabupaten Serang dapat semakin optimal melalui dukungan dan sinergi pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten. (Advertorial)

