Serang – Dalam upaya memastikan efektivitas dan optimalisasi penggunaan anggaran daerah, Komisi V DPRD Provinsi Banten menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama mitra kerja terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi V DPRD Banten pada Rabu, 30 Juli 2025.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPRD Banten Ananda Trianh Salichan, didampingi Wakil Ketua Komisi V Abdul Roji, Sekretaris Komisi V Rifky Hermansyah, serta dihadiri para anggota Komisi V yaitu Muhsinin, Hasbi Sidik, Heri Handoko, Taufik Arahman, Irwan Acep Wijaya Tjee, Imron Rosadi, dan Fadel Islami Rakhmat.
Hadir sebagai mitra kerja, perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten turut memberikan pemaparan dan masukan dalam rangka penyempurnaan kebijakan anggaran.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi V Ananda Trianh Salichan menyampaikan bahwa tujuan utama rapat ini adalah untuk mengevaluasi perkembangan penyerapan anggaran 2025 serta merancang strategi ke depan pasca perubahan anggaran.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD digunakan secara maksimal untuk kepentingan rakyat. Rapat ini menjadi sarana untuk menyelaraskan program kerja dengan kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa masukan dari mitra kerja menjadi landasan penting untuk perencanaan APBD murni Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, dalam sesi diskusi, para mitra kerja menyampaikan berbagai progres, kendala, dan kebutuhan strategis masing-masing dinas. Komisi V mencatat sejumlah catatan evaluatif sebagai bentuk pengawasan dan dorongan untuk perbaikan ke depan.
“Alhamdulillah, meskipun ada beberapa catatan untuk para mitra, itu menjadi bahan refleksi bersama. Harapan kami, di sisa waktu Tahun Anggaran 2025 ini, semua pihak dapat bekerja lebih optimal dan mencapai target yang telah direncanakan,” tegas Ananda.
Langkah ini menunjukkan konsistensi Komisi V DPRD Banten dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, sekaligus sebagai wujud nyata komitmen terhadap peningkatan pelayanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial. (Advertorial)