SERANG – Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) terus berkomitmen meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Pada tahun 2026, DPRKP menargetkan sebanyak 2.278 unit rumah dapat tertangani melalui dukungan berbagai sumber pembiayaan, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pihak swasta.
Kepala DPRKP Kabupaten Serang, Okeu Oktaviana, menjelaskan bahwa penanganan Rutilahu merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan tempat tinggal layak, aman, dan sehat.
Menurutnya, program penanganan Rutilahu tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang, tetapi juga mengoptimalkan dukungan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Baznas, serta berbagai pihak melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Berdasarkan perencanaan awal tahun 2026, penanganan Rutilahu melalui APBD Kabupaten Serang dialokasikan sebanyak 318 unit dari APBD murni dan tambahan empat unit melalui APBD Perubahan. Selain itu, terdapat dukungan bantuan dari berbagai sumber lainnya sehingga estimasi target penanganan mencapai 2.278 unit.
Dalam perkembangannya, realisasi penanganan Rutilahu tahun 2026 menunjukkan capaian yang signifikan. Berdasarkan data yang disampaikan DPRKP pada November 2026, sebanyak 2.258 unit rumah telah tertangani melalui berbagai sumber pendanaan.
Okeu menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil sinergi lintas sektor. Dari APBD Kabupaten Serang terdapat 327 unit, sementara dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencapai 1.788 unit.
Dukungan lainnya berasal dari Pemerintah Provinsi Banten sebanyak 29 unit, Baznas Provinsi Banten lima unit, Baznas Kabupaten Serang 98 unit, Koperasi BMI dua unit, Indah Kiat tiga unit, PT BPR Serang tiga unit, serta CSR Wilmar sebanyak tiga unit.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan penanganan Rutilahu juga didukung oleh ketersediaan basis data yang telah disusun sejak 2024. Data tersebut menjadi acuan penting dalam mengusulkan calon penerima bantuan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun para pemangku kepentingan lainnya.
Dengan data yang terintegrasi dan kolaborasi berbagai pihak, DPRKP dapat mendorong percepatan penanganan rumah tidak layak huni secara lebih terarah dan tepat sasaran.
Bagi Pemerintah Kabupaten Serang, program Rutilahu bukan sekadar pembangunan fisik rumah, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hunian yang layak diharapkan dapat memberikan rasa aman, meningkatkan kesehatan keluarga, serta menciptakan lingkungan permukiman yang lebih baik.
DPRKP Kabupaten Serang juga terus mempersiapkan pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan untuk program tahun berikutnya agar semakin banyak masyarakat yang dapat memperoleh akses terhadap hunian layak.
Melalui penguatan basis data, optimalisasi anggaran, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Serang optimistis penanganan Rutilahu dapat terus dipercepat dan menjadi salah satu upaya strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang.
DPRKP Kabupaten Serang: Bersama Mewujudkan Hunian Layak, Masyarakat Sejahtera. (Advertorial)

