SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) terus mengoptimalkan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengamankan aset sekaligus memastikan fasilitas umum di kawasan perumahan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Kepala Bidang PSU DPRKP Kabupaten Serang, Feri Susanto, mengatakan, berdasarkan pendataan terdapat sebanyak 174 pengembang perumahan di Kabupaten Serang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 48 pengembang telah menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah, sedangkan 126 lainnya masih belum melakukan penyerahan.
Menurut Feri, penyerahan PSU menjadi kewajiban pengembang setelah memenuhi ketentuan masa pemeliharaan.
Proses penyerahan dapat dilakukan paling cepat satu tahun dan paling lambat lima tahun setelah masa pemeliharaan.
“Kalau masih satu tahun memang belum diwajibkan. Namun, ketika sudah lima tahun, pengembang wajib menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah. Karena itu, kami terus mendorong agar proses penyerahan ini bisa segera dilakukan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hingga November 2026 terdapat 32 perumahan yang telah melewati masa pemeliharaan lebih dari lima tahun sehingga sudah memasuki kewajiban penyerahan PSU.
Dari jumlah tersebut, empat perumahan telah menyelesaikan proses penyerahan sepanjang 2026.
Sementara itu, DPRKP juga mencatat terdapat tujuh kawasan perumahan yang ditinggalkan oleh pengembang.
Feri menuturkan, pada 2026 terdapat 12 pemohon yang tengah diproses dalam program penyerahan PSU.
Sebanyak empat perumahan telah rampung, sedangkan delapan lainnya masih dalam tahapan penyelesaian administrasi dan verifikasi.
Dari delapan perumahan yang masih berproses, satu perumahan telah memasuki tahapan penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati.
Kemudian, empat perumahan lainnya sedang dalam proses pembuatan Surat Pernyataan Hibah (SPH) dan pelepasan hak dari pengembang kepada pemerintah daerah, sedangkan tiga lainnya masih menjalani rekonsiliasi data.
“Prosesnya memang harus dilakukan secara bertahap, mulai dari rekonsiliasi data, penyelesaian dokumen pelepasan hak, sampai dengan penerbitan SK Bupati. Kami ingin seluruh proses berjalan sesuai ketentuan agar aset yang diserahkan memiliki kejelasan administrasi dan hukum,” jelasnya.
Lebih lanjut, Feri menyampaikan bahwa penyerahan PSU bukan hanya berkaitan dengan pengalihan pengelolaan fasilitas umum, tetapi juga menjadi bagian penting dalam inventarisasi dan pencatatan nilai aset milik daerah.
Ia menyebutkan, pada 2025 nilai aset PSU yang berhasil diamankan tercatat sebesar Rp80,42 miliar.
Sementara itu, sepanjang 2026, empat perumahan yang telah menyelesaikan proses penyerahan menyumbang nilai aset sekitar Rp70,6 miliar.
Dengan demikian, akumulasi nilai aset PSU yang berhasil diamankan pada masa kepemimpinan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mencapai Rp151,05 miliar.
“Jadi, bukan hanya penyerahan PSU, tetapi kami juga menginventarisasi berapa nilai aset daerah yang berhasil diamankan. Tahun 2025 sebesar Rp80,42 miliar, kemudian tahun 2026 dari empat perumahan mencapai Rp70,6 miliar. Jika ditotal pada masa Bupati Zakiyah, nilainya mencapai Rp151,05 miliar,” ungkapnya.
Feri optimistis nilai aset PSU yang berhasil diamankan akan terus meningkat seiring dengan upaya percepatan penyerahan dari para pengembang perumahan.
“Kami masih memiliki keyakinan bahwa nilai ini akan terus bertambah. Karena itu, kami akan terus mendorong para pengembang agar segera memenuhi kewajibannya sehingga aset daerah bisa semakin bertambah,” pungkasnya. (Advertorial)

