SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui program penanganan kawasan kumuh yang dilakukan secara bertahap.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan lingkungan tempat tinggal yang lebih layak, tertata, dan didukung infrastruktur dasar yang memadai.
Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Serang, Nurmami Darman, mengatakan, berdasarkan pendataan tahun 2025, luas kawasan kumuh di Kabupaten Serang tercatat mencapai 1.089,37 hektare.
Dari total luasan tersebut, penanganannya dibagi berdasarkan kewenangan tiga tingkatan pemerintahan.
Pemerintah pusat memiliki kewenangan penanganan seluas 228,44 hektare, Pemerintah Provinsi Banten 252,75 hektare, sedangkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Serang mencakup 608,18 hektare.
“Untuk kawasan kumuh di Kabupaten Serang, penanganannya memang dibagi berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Khusus kewenangan Kabupaten Serang, luasnya mencapai 608,18 hektare,” ujar Nurmami.
Ia menjelaskan, sepanjang 2026 DPRKP Kabupaten Serang terus melaksanakan penanganan secara parsial melalui sejumlah program pembangunan infrastruktur lingkungan.
Salah satunya melalui pembangunan jalan lingkungan yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas serta mendukung kenyamanan masyarakat di kawasan permukiman.
Selain penanganan yang bersumber dari program pemerintah daerah, DPRKP juga terus berupaya mengoptimalkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Banten.
Menurut Nurmami, upaya tersebut dilakukan dengan mempersiapkan berbagai dokumen perencanaan sebagai persyaratan pengajuan program penanganan kawasan kumuh.
Beberapa dokumen yang telah disiapkan di antaranya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), serta dokumen RP2KPK.
“Kami terus berupaya agar penanganan kawasan kumuh bisa lebih optimal. Untuk mengajukan usulan ke pemerintah pusat maupun provinsi, ada kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi. Karena itu, seluruh perencanaan terus kami persiapkan,” jelasnya.
Nurmami menambahkan, DPRKP juga telah menyiapkan master plan di sejumlah lokasi prioritas yang sebelumnya melalui proses analisis dan kesepakatan.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Desa Domas, Kecamatan Pontang, yang tercatat sebagai kawasan terluas dalam prioritas penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Serang.
Keberadaan master plan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menentukan arah pembangunan dan penataan kawasan permukiman agar program yang dilaksanakan lebih terarah dan berkelanjutan.
Melalui penanganan bertahap, pembangunan infrastruktur lingkungan, serta sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi, Pemkab Serang terus mendorong peningkatan kualitas kawasan permukiman demi menciptakan lingkungan hunian yang lebih baik bagi masyarakat. (Advertorial)

