SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang berhasil mengamankan aset daerah senilai Rp151,05 miliar melalui program penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang perumahan.

Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Serang dalam memperkuat pengelolaan aset daerah sekaligus memastikan fasilitas umum di kawasan perumahan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Kepala Bidang PSU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Serang, Ferry Susanto, mengatakan, nilai aset PSU yang berhasil diamankan pada 2025 mencapai Rp80,42 miliar.

Sementara itu, sepanjang 2026, terdapat empat perumahan yang telah menyelesaikan proses penyerahan PSU dengan nilai aset sekitar Rp70,6 miliar.

“Jadi, bukan hanya penyerahan PSU, tetapi kami juga menginventarisasi berapa nilai aset daerah yang berhasil diamankan. Tahun 2025 sebesar Rp80,42 miliar, kemudian tahun 2026 dari empat perumahan mencapai Rp70,6 miliar. Jika ditotal pada masa Bupati Zakiyah, nilainya mencapai Rp151,05 miliar,” ungkap Ferry.

Ia menjelaskan, penyerahan PSU memiliki peran penting dalam memastikan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan perumahan memiliki kejelasan status kepemilikan serta pengelolaan oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, fasilitas yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pengembang dapat diinventarisasi sebagai aset daerah setelah seluruh persyaratan administrasi dan hukum terpenuhi.

Ferry menyebutkan, berdasarkan pendataan DPRKP Kabupaten Serang, terdapat 174 pengembang perumahan di wilayah tersebut.
Dari jumlah itu, sebanyak 48 pengembang telah menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah, sedangkan 126 pengembang lainnya masih belum menyelesaikan proses penyerahan.

DPRKP Kabupaten Serang pun terus mendorong percepatan penyerahan PSU agar semakin banyak aset perumahan yang dapat diamankan dan dikelola pemerintah daerah.

Terlebih, hingga November 2026 tercatat sebanyak 32 perumahan telah melewati masa pemeliharaan lebih dari lima tahun sehingga sudah memasuki kewajiban penyerahan PSU.

Dari jumlah tersebut, empat perumahan telah menyelesaikan proses penyerahan sepanjang 2026.

Selain itu, terdapat 12 pemohon yang sedang diproses dalam program penyerahan PSU tahun ini.

Sebanyak empat perumahan telah rampung, sementara delapan lainnya masih menjalani tahapan penyelesaian administrasi dan verifikasi.

Dari delapan perumahan tersebut, satu di antaranya telah memasuki tahapan penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati.

Kemudian, empat perumahan sedang dalam proses pembuatan Surat Pernyataan Hibah (SPH) dan pelepasan hak dari pengembang kepada pemerintah daerah. Adapun tiga lainnya masih menjalani rekonsiliasi data.

“Prosesnya memang harus dilakukan secara bertahap, mulai dari rekonsiliasi data, penyelesaian dokumen pelepasan hak, sampai dengan penerbitan SK Bupati. Kami ingin seluruh proses berjalan sesuai ketentuan agar aset yang diserahkan memiliki kejelasan administrasi dan hukum,” jelasnya.

Ferry menambahkan, DPRKP juga mencatat terdapat tujuh kawasan perumahan yang ditinggalkan pengembang.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam upaya penataan dan pengamanan aset PSU perumahan.

Meski demikian, Ferry optimistis nilai aset PSU yang berhasil diamankan akan terus meningkat seiring dengan percepatan penyerahan dari para pengembang.

“Kami masih memiliki keyakinan bahwa nilai ini akan terus bertambah. Karena itu, kami akan terus mendorong para pengembang agar segera memenuhi kewajibannya sehingga aset daerah bisa semakin bertambah,” pungkasnya. (Advertorial)