SERANG, 27 Juli 2025 – Program pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah mendapat dukungan penuh dari DPRD Provinsi Banten. Namun, dalam semangat untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, DPRD juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor agar program ini tidak tumpang tindih dengan program serupa dari pemerintah pusat maupun desa.
Anggota Komisi II DPRD Banten, Tb Roy Fachroji Basuni, menyampaikan bahwa program JUT sangat strategis dalam mendukung sektor pertanian dan ekonomi desa. Namun, pelaksanaannya perlu dilakukan secara terencana dan terintegrasi.
“Kita tahu ini program yang harus kita dukung, tapi jangan sampai tumpang tindih. Karena di desa juga ada program serupa, dari pusat juga ada. Maka ini harus dikoordinasikan secara matang,” ujar Roy saat ditemui pada Minggu (27/07).
Roy mengingatkan bahwa tumpang tindih program bisa menimbulkan risiko pemborosan anggaran dan bahkan berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
“Secara fisik hanya ada satu jalan, tapi bisa saja muncul dua laporan pertanggungjawaban dari dua sumber anggaran berbeda. Ini berpotensi memunculkan dugaan korupsi jika tidak dikelola dengan baik,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipatif, DPRD Banten mendorong Pemerintah Provinsi melalui dinas teknis terkait untuk menyusun peta pelaksanaan JUT yang terintegrasi serta membangun sistem informasi berbasis digital. Sistem ini nantinya akan memuat informasi lengkap mengenai lokasi pembangunan, sumber anggaran, hingga pelaksana program.
“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi dalam pembangunan. Dengan adanya sistem informasi digital, masyarakat pun bisa ikut mengawasi,” tambah politisi Partai Golkar tersebut.
Roy juga menekankan bahwa program strategis seperti JUT harus dibarengi dengan tata kelola yang bersih, agar tidak menimbulkan beban hukum bagi aparat desa atau pelaksana teknis di lapangan.
“Masyarakat menaruh harapan besar terhadap program ini. Maka pemerintah wajib memastikan pelaksanaannya tidak menimbulkan beban hukum akibat lemahnya koordinasi atau tumpang tindih pelaksanaan,” tutupnya.
Komisi II DPRD Banten akan terus melakukan pengawasan agar program pembangunan di sektor pertanian ini dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta membawa manfaat nyata bagi petani dan masyarakat desa. (Advertorial)
Belum Ada Komentar on Dukung Penuh Program JUT, DPRD Banten Tekankan Pentingnya Koordinasi dan Transparansi Anggaran