Selasa, Juni 25, 2024
Berita Terbaru
{"ticker_effect":"slide-v","autoplay":"true","speed":3000,"font_style":"normal"}

Raperda Infrastruktur Dievaluasi Kemendagri

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Banten, memimpin Rapat Konsultasi Publik.

Serang – Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa DPRD tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dengan Pembiayaan Tahun Jamak. Evaluasi Raperda tersebut untuk dilakukan pengkajian dan penilaian guna diketahui bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum, serta peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Banten, Najib Hamas mengatakan, dalam pembentukan Perda harus mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.”Karenanya Kemendagri melakukan evaluasi terhadap Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur ini, dan kami menyambut baik,”kata Najib di KP3B, Curug Kota Serang, Selasa (22/5/2018).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 4 ayat (5) menyatakan Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat materi muatan untuk mengatur kewenangan provinsi; kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; kewenangan yang penggunanya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

“Sebelum dievaluasi Kemendagri, kami sudah melakukan konsultasi publik dengan perwakilan masyarakat dari daerah kabupaten/kota. Tujuannya untuk meminta tanggapan, saran dan masukan terhadap materi muatan Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur ini,”ujarnya.

Meski demikian, Najib belum bisa memastikan Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur hasil evaluasi Kemendagri diterima Komisi IV.”Kami belum menerima draf Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur hasil evaluasi Kemendagri, jadi belum tahu apakah materi muatan Raperda ini ada perbaikan atau tidak. Jika ada kami akan segera melakukan perbaikan,”terangnya.

Diketahui, enam jenis infrastruktur diatur di dalam materi muatan Raperda Prakarsa DPRD tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dengan Pembiayaan Tahun Jamak. Keenam jenis infrastruktur tersebut, yakni jalan dan jembatan provinsi, fasilitas pendidikan, fasilitas sarana dan prasarana olahraga, kawasan, kesehatan, dan gedung. (Advertorial)

Facebook
Twitter
WhatsApp

Belum Ada Komentar on Raperda Infrastruktur Dievaluasi Kemendagri

Tinggalkan Komentar

Berita Populer

Mei 2024, Inflasi Provinsi Banten Terkendali di Angka 2,86 Persen

Akses Jalan Tiga Kampung di Desa Sindangsari, Kabupaten Serang Rusak Parah

Relawan PAS Siap Menangkan Andra Soni Menjadi Gubernur Banten

Bupati Serang Sampaikan Dua Macam Raperda

Advertorial

Opini

Statistik Pengunjung

Pengunjung
0