Senin, April 22, 2024
Berita Terbaru
{"ticker_effect":"slide-v","autoplay":"true","speed":3000,"font_style":"normal"}

DPRD Banten Setujui Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

dewannnnSERANG – Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten telah disetujui DPRD Banten dalam rapat Paripurna Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten pada Rabu (16/11/2016).

Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, berdasarkan hasil pembahasan Pansus, Raperda Pembentukan dan Susunan Perangat Daerah Provinsi Banten tersebut diorientasikan kepada perampingan dan efesiensi lembaga, sehingga dipandang perlu adanya penggabungan perangkat daerah yang memiliki kesamaan rumpun dan keterkaitan urusan kewenangan. Demikian dikatakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Mohammad Rano Alfath, beberapa waktu lalu, di Serang.

“Raperda yang diusulkan Gubernur Banten adalah Raperda tentang Pembentukan Perangkat Daerah, dalam pembahasan Pansus Raperda berubah nama menjadi Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Pansus menggabungkan beberapa perangkat daerah, antara lain Kependudukan dan Keluarga Berencana, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah digabungkan dengan Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah),” kata Mohammad Rano.

Dikatakan Mohammad Rano, selain penggabungan, juga dilakukan pemisahan, yakni Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) masing-masing menjadi satu Dinas, yaitu Dinas Perhubungan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika; urusan keuangan dipecah menjadi dua Badan, yaitu Badan Pendapatan Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Menurutnya, perangkat daerah yang berbentuk Badan menjadi Dinas, yakni Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah.”Untuk Kantor Penghubung menjadi Badan Penghubung Daerah. Pansus juga telah mengubah tipologi perangkat daerah yang sebelumnya tipe A menjadi B, antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Perubahannya didasarkan pada besaran beban kerja,”ujarnya.

Mohammad Rano menambahkan, pada prinsipnya Pansus Raperda ini sudah berupaya membahas materi Raperda secara komprehensif, meski dihadapkan kepada batasan waktu yang mendesak hingga diperoleh pembahasan akhir terdiri dari 9 BAB dan 18 Pasal dalam Raperda tersebut.”Total perangkat daerah sebanyak 40, untuk Kesbangpol Dan BPBD tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,”tambahnya. (red/hms)

 

Facebook
Twitter
WhatsApp

Belum Ada Komentar on DPRD Banten Setujui Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Tinggalkan Komentar

Berita Populer

Pj Gubernur Banten Al Muktabar Serahkan 489 SK PPPK Guru

Kanwil BPN Banten Tanda Tangani Nota Kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi Banten

JANGKAR: Airin-Ade atau Airin-Andra, Kami Siap Mendukung

Mudik Lebaran 2024, Pj Gubernur Al Muktabar: Provinsi Banten Sudah Lakukan Persiapan Maksimal

Advertorial

Opini

Statistik Pengunjung

Pengunjung
0